ADVERTISEMENT
Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP), yang lebih dikenal sebagai Core Tax Administration System (CTAS) atau Coretax, merupakan inovasi digital utama dalam reformasi perpajakan di Indonesia. Diluncurkan secara resmi oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada 1 Januari 2025, sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan seluruh proses administrasi perpajakan dalam satu platform terpadu. Coretax bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam pengelolaan pajak nasional.
Coretax menggantikan sistem lama yang terfragmentasi, seperti DJP Online dan berbagai aplikasi terpisah. Dengan pendekatan berbasis Commercial Off-the-Shelf (COTS), sistem ini memanfaatkan teknologi informasi canggih untuk menyederhanakan kewajiban wajib pajak. Implementasinya menandai babak baru dalam pelayanan perpajakan yang lebih ramah pengguna.
Proyek ini bagian dari upaya pemerintah untuk modernisasi administrasi publik, khususnya di sektor keuangan. Coretax tidak hanya memfasilitasi pelaporan SPT, tetapi juga pembayaran, pengawasan, dan analisis data secara real-time. Hingga Februari 2026, sistem ini telah diadopsi oleh jutaan wajib pajak di seluruh Indonesia.
Sejarah
Pembangunan Coretax dimulai sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi perpajakan yang lebih mendalam. Pada 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Peraturan ini menjadi landasan hukum utama untuk pengembangan sistem baru.
Sebelum Coretax, administrasi perpajakan Indonesia mengandalkan sistem seperti Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang telah beroperasi sejak era 2000-an. Sistem lama ini sering mengalami kendala seperti fragmentasi data dan kurangnya integrasi antarlayanan. PSIAP dirancang untuk mengatasi masalah tersebut melalui pendekatan holistik.
Tahap persiapan Coretax melibatkan kolaborasi dengan mitra teknologi internasional. Pengujian beta dilakukan pada 2023-2024, melibatkan ribuan wajib pajak pilot. Hasil pengujian menunjukkan peningkatan signifikan dalam kecepatan pemrosesan data.
Peluncuran resmi pada awal 2025 disertai dengan masa transisi untuk memastikan adaptasi lancar. DJP menyediakan panduan dan pelatihan gratis bagi wajib pajak. Hingga kini, peraturan pendukung seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 telah diterbitkan untuk mengatur implementasi.
Pengembangan dan Implementasi
Pengembangan Coretax melibatkan investasi besar dari anggaran negara. Proyek PSIAP dialokasikan dana miliaran rupiah untuk pengadaan perangkat lunak COTS. Sistem ini dibangun dengan basis data terintegrasi yang memungkinkan sinkronisasi informasi secara otomatis.
Implementasi tahap pertama fokus pada wajib pajak perorangan dan badan usaha kecil. Pada 2025, DJP memperluas cakupan ke seluruh segmen, termasuk perusahaan besar dan instansi pemerintah. Integrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi syarat utama untuk aktivasi akun.
Proses aktivasi akun Coretax memerlukan verifikasi identitas digital. Wajib pajak harus mengunggah dokumen seperti KTP dan NPWP melalui portal resmi. Sertifikat elektronik dari mitra seperti Privy digunakan untuk autentikasi, dan layanan ini digratiskan hingga April 2026.
Tantangan implementasi termasuk adaptasi teknologi di daerah pedesaan. DJP bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan akses internet dan pelatihan. Hingga Februari 2026, lebih dari 80% wajib pajak telah beralih ke sistem baru.
Pembaruan berkelanjutan dilakukan berdasarkan umpan balik pengguna. Fitur baru seperti integrasi dengan aplikasi mobile direncanakan pada 2026. Kolaborasi dengan lembaga seperti Kementerian Keuangan memastikan keselarasan dengan kebijakan nasional.
Fitur Utama
Coretax menawarkan fitur integrasi layanan end-to-end. Seluruh proses dari pendaftaran hingga pelaporan SPT dilakukan dalam satu platform. Fitur pre-populated data memungkinkan pengisian otomatis berdasarkan informasi sebelumnya, mengurangi kesalahan manual.
Salah satu inovasi utama adalah buku besar (ledger) akun wajib pajak. Fitur ini menyajikan riwayat transaksi pajak secara lengkap dan transparan. Pengguna dapat memantau saldo, pembayaran, dan kredit pajak secara real-time.
Sistem juga mendukung verifikasi digital dengan sertifikat elektronik. Ini memastikan keamanan data dan mencegah pemalsuan. Integrasi dengan sistem perbankan memfasilitasi pembayaran pajak langsung tanpa perantara.
Fitur analisis data canggih membantu DJP dalam pengawasan kepatuhan. Algoritma AI mendeteksi anomali dalam laporan pajak. Wajib pajak mendapat notifikasi otomatis untuk pengingat jatuh tempo.
Aksesibilitas ditingkatkan melalui antarmuka ramah pengguna. Portal Coretax mendukung bahasa Indonesia dan Inggris, dengan opsi bantuan virtual. Fitur ini membuat sistem lebih inklusif bagi berbagai kalangan.
Manfaat bagi Wajib Pajak
Coretax menyederhanakan proses pelaporan SPT tahunan. Wajib pajak dapat mengakses data pra-isi, sehingga waktu pelaporan berkurang hingga 50%. Ini meningkatkan kepatuhan sukarela dan mengurangi beban administratif.
Transparansi menjadi manfaat utama. Ledger akun memungkinkan wajib pajak memverifikasi catatan mereka sendiri. Hal ini membangun kepercayaan antara DJP dan masyarakat.
Efisiensi biaya juga tercapai melalui otomatisasi. Pengurangan dokumen fisik menghemat kertas dan waktu pengiriman. Pembayaran online mengurangi risiko kesalahan transfer.
Bagi usaha kecil menengah (UKM), Coretax menyediakan panduan khusus. Integrasi dengan software akuntansi memudahkan sinkronisasi data. Ini mendukung pertumbuhan ekonomi melalui administrasi yang lebih ringan.
Secara nasional, sistem ini meningkatkan penerimaan pajak. Deteksi dini ketidakpatuhan membantu optimalisasi pendapatan negara. Hingga 2026, proyeksi peningkatan penerimaan mencapai 15%.
Manfaat bagi Pemerintah
Dari sisi pemerintah, Coretax memfasilitasi pengelolaan data besar (big data). Analisis mendalam membantu perumusan kebijakan pajak yang lebih tepat. Integrasi dengan lembaga lain seperti Kementerian Dalam Negeri memperkuat basis data nasional.
Pengawasan menjadi lebih efektif dengan fitur AI. DJP dapat memprioritaskan audit berdasarkan risiko. Ini menghemat sumber daya manusia dan meningkatkan akurasi penegakan hukum.
Transisi ke digital mendukung agenda Indonesia Emas 2045. Coretax selaras dengan visi pemerintahan digital. Kolaborasi internasional dengan negara seperti Australia memperkaya pengembangan sistem.
Peningkatan layanan publik melalui Coretax meningkatkan citra DJP. Survei kepuasan pengguna pada 2025 menunjukkan peningkatan 70%. Ini mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem pajak.
Secara ekonomi, sistem ini mendukung stabilitas fiskal. Data akurat membantu perencanaan anggaran negara. Dampak jangka panjang termasuk pengurangan korupsi melalui transparansi digital.
Tantangan dan Kritik
Meski inovatif, Coretax menghadapi tantangan akses digital. Di wilayah terpencil, koneksi internet menjadi hambatan. DJP menyediakan pusat layanan offline sebagai solusi sementara.
Kritik muncul terkait keamanan data. Kekhawatiran privasi wajib pajak diatasi dengan standar enkripsi tinggi. DJP menjamin kepatuhan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
Adaptasi bagi wajib pajak lansia menjadi isu. Program literasi digital diluncurkan untuk mengatasinya. Namun, beberapa keluhan tentang antarmuka awal telah diperbaiki melalui update.
Biaya implementasi tinggi menjadi kritik dari kalangan oposisi. Namun, manfaat jangka panjang dianggap melebihi investasi awal. Evaluasi independen pada 2026 akan menilai efektivitas.
Secara keseluruhan, tantangan ini dilihat sebagai bagian dari transisi. DJP terus melakukan perbaikan berdasarkan masukan.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Coretax berkontribusi pada peningkatan rasio pajak terhadap PDB. Pada 2025, rasio ini naik menjadi 12%. Sistem ini mendukung redistribusi pendapatan melalui pajak progresif.
Dampak sosial termasuk peningkatan kesadaran pajak. Kampanye edukasi melalui Coretax menjangkau jutaan pengguna. Ini membangun budaya taat pajak di masyarakat.
Secara ekonomi, efisiensi pajak mendorong investasi asing. Transparansi meningkatkan kepercayaan investor. Integrasi dengan ASEAN Digital Economy Framework memperkuat posisi Indonesia regionally.
Inovasi seperti ini menjadi model bagi negara berkembang. Coretax dipresentasikan di forum internasional sebagai best practice. Dampaknya meluas ke sektor publik lain.
Hingga 2026, proyeksi dampak positif terus meningkat. Sistem ini menjadi pondasi untuk reformasi berkelanjutan.
Masa Depan Coretax
Rencana pengembangan termasuk integrasi AI lebih lanjut. Fitur prediksi pajak berbasis machine learning direncanakan. Ini akan membantu wajib pajak dalam perencanaan keuangan.
Ekspansi ke layanan pajak daerah sedang dibahas. Integrasi dengan sistem provinsi akan menyatukan administrasi nasional. Kolaborasi dengan swasta seperti fintech akan memperkaya ekosistem.
Pembaruan regulasi akan mengikuti perkembangan teknologi. Peraturan baru tentang pajak digital diharapkan terintegrasi. DJP berkomitmen pada update berkala.
Visi jangka panjang adalah pajak tanpa kertas sepenuhnya. Coretax menjadi langkah awal menuju itu. Dengan dukungan pemerintah, sistem ini akan terus berevolusi.
Lihat pula
Referensi
- pajak.go.id - Coretax | Direktorat Jenderal Pajak
- hipajak.id - Panduan Lapor SPT Tahunan 2026 Menggunakan Sistem Coretax
- mediakeuangan.kemenkeu.go.id - Menuju Pajak yang Lebih Mudah: Peralihan Sistem Perpajakan Indonesia ke Coretax DJP
- klikpajak.id - Core Tax Administration System (CTAS) dan Cara Kerjanya
- accurate.id - Core Tax Administration System: Pengertian dan Manfaatnya
- perpajakan.ddtc.co.id - Rekap Peraturan Core Tax Administration System
- tempo.co - Privy Kembali Gratiskan Layanan Sertifikat Elektronik di Coretax
- legalitas.org - Pengertian & Cara Aktivasi Akun Core Tax
- pajak.go.id - Coretax DJP Lebih Unggul? Kelebihan Fitur Canggih yang Tidak Dimiliki Pendahulunya
- tubankab.go.id - Tingkatkan Layanan Perpajakan, DJP Luncurkan Core Tax